Cabri World – Amerika Serikat berencana menambah jumlah negara yang masuk daftar larangan perjalanan menjadi lebih dari 30. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, pada Kamis (4/12/2025). Namun, ia tidak merinci negara mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar baru.
Dalam wawancara di acara The Ingraham Angle di Fox News, Noem menegaskan pemerintahan Presiden Donald Trump terus mengevaluasi negara-negara yang berpotensi masuk larangan. “Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya secara spesifik, tetapi jumlahnya lebih dari 30,” ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Investigasi Inggris Sebut Putin Perintahkan Peracunan Agen Rusia
Larangan perjalanan sebelumnya ditandatangani Trump pada Juni, mencakup 12 negara yang dilarang masuk AS dan tujuh negara lainnya dengan pembatasan terbatas. Langkah ini diberlakukan bagi imigran maupun non-imigran, termasuk turis, pelajar, dan pelancong bisnis, dengan alasan keamanan nasional dan perlindungan terhadap ancaman teroris.
Perluasan larangan dipicu sebagian oleh penembakan dua anggota Garda Nasional di Washington, DC, yang dilakukan oleh warga Afghanistan yang memasuki AS melalui program pemukiman kembali. Pemerintahan Trump menekankan perlunya pemeriksaan lebih ketat bagi pendatang dari negara-negara yang dianggap tidak stabil. Departemen Keamanan Dalam Negeri sebelumnya menyebut Trump meninjau ulang kasus suaka dan Green Card dari 19 negara.
Langkah ini menandai eskalasi kebijakan imigrasi yang agresif oleh pemerintahan Trump. Ke depan, publik dan pemerintah negara-negara terkait menantikan pengumuman resmi mengenai daftar negara baru. Perluasan larangan perjalanan diprediksi berdampak signifikan terhadap arus migrasi, hubungan diplomatik, dan prosedur keamanan Amerika Serikat.
AS Berencana Evaluasi Perluasan Larangan Perjalanan: Dampak dan Strategi Keamanan
Perluasan larangan perjalanan menunjukkan fokus pemerintah AS pada keamanan nasional dan mitigasi risiko terorisme. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis intelijen dan data imigrasi terbaru.
Ahli kebijakan luar negeri menilai langkah ini penting untuk mencegah masuknya individu dari negara dengan pemerintahan tidak stabil. Pendekatan berbasis bukti memperkuat legitimasi keputusan tersebut.
Baca Juga: Pimpinan Milisi Palestina Pro-Israel Tewas di Gaza
Departemen Keamanan Dalam Negeri memprioritaskan pemeriksaan ketat untuk imigran, pemohon suaka, dan pelancong bisnis. Proses ini dirancang untuk meminimalkan risiko keamanan sambil tetap mempertahankan jalur hukum resmi.
Langkah ini juga berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terkena larangan. Pemerintah AS menekankan bahwa kebijakan ini bersifat selektif dan berbasis keamanan, bukan diskriminatif.
Pengawasan dan evaluasi lanjutan diharapkan memberikan data untuk menyesuaikan kebijakan ke depan. Hal ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan nasional, hak migran, dan kepentingan diplomatik global.
Leave a Reply