Cabri World – Donald Trump beri Hamas 4 Hari, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menekan Hamas untuk segera merespons proposal gencatan senjata Gaza. Ia memberi batas waktu hanya tiga hingga empat hari. Ultimatum ini menegaskan sikap keras Washington dalam mendorong percepatan keputusan terkait perdamaian di Gaza.
Trump mengklaim para pemimpin Israel dan sejumlah negara Arab telah menyetujui rencana perdamaian tersebut. “Hamas akan melakukannya atau tidak, dan jika tidak, itu akan menjadi akhir sangat menyedihkan,” ujar Trump di Gedung Putih, dikutip Al Jazeera, Selasa (30/9/2025).
“Baca Juga: Taliban Memutus Layanan Internet dan Seluler di Afghanistan”
Saat ditanya apakah masih ada ruang untuk negosiasi dalam usulan itu, Trump menyatakan ruangnya sangat terbatas. Menurutnya, dokumen yang dirilis Gedung Putih sudah mencakup 20 poin penting. Isi dokumen meliputi gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pertukaran warga Israel yang ditahan Hamas dengan tahanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Gaza.
Proposal ini menjadi salah satu upaya terbaru Washington mendorong solusi damai di tengah konflik yang telah berlangsung lama. Namun, respons resmi Hamas hingga kini belum disampaikan. Penolakan atau penerimaan Hamas akan sangat memengaruhi jalannya diplomasi berikutnya.
Jika Hamas menolak, risiko isolasi politik bisa semakin besar, terutama karena dukungan negara Arab terhadap inisiatif ini cukup kuat. Sebaliknya, jika mereka membuka ruang negosiasi, proposal ini dapat menjadi langkah awal menuju pengurangan ketegangan di Gaza. Masa depan gencatan senjata kini bergantung pada keputusan Hamas dalam beberapa hari ke depan.
Donald Trump beri Hamas 4 Hari, Proposal Trump Wajibkan Hamas Lepas Senjata dan Bentuk Pemerintahan Transisi Gaza
Proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencantumkan sejumlah syarat ketat bagi Hamas. Salah satu poin utama adalah kewajiban melucuti seluruh senjata. Selain itu, Amerika bersama mitra Arab dan internasional berencana membentuk “pasukan stabilisasi internasional sementara” untuk menjaga keamanan di Gaza.
Rencana tersebut secara tegas menolak peran Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Sebagai gantinya, anggota Hamas ditawari amnesti jika berkomitmen pada koeksistensi damai. Mereka yang menolak dan ingin meninggalkan Gaza akan diberikan jaminan perjalanan aman ke luar negeri.
“Baca Juga: Kisah Mulyono, Dukun PKI Sakti yang Tewas di Kopassus”
Selain aspek keamanan, proposal ini juga mengatur pembentukan pemerintahan transisi. Struktur tersebut akan diisi oleh teknokrat Palestina yang bertugas menyediakan layanan harian bagi masyarakat Gaza. Pemerintahan sementara ini diharapkan menciptakan dasar pemerintahan mandiri yang lebih stabil dan nonmiliter.
Rencana Trump juga memuat jaminan hak-hak penduduk Gaza. Dokumen menekankan pentingnya memfasilitasi kembalinya warga yang mengungsi akibat konflik, sekaligus memastikan bahwa penduduk Gaza tidak akan disingkirkan dari tanah mereka.
Langkah ini mencerminkan upaya Washington untuk merancang kerangka perdamaian yang menyeluruh, tidak hanya menekankan gencatan senjata, tetapi juga perubahan politik dan sosial di Gaza. Namun, syarat pelucutan senjata dan penghapusan peran Hamas berpotensi memicu penolakan. Keputusan Hamas akan menentukan apakah proposal ini bisa menjadi dasar perdamaian atau justru menambah jurang ketidakpercayaan.
Leave a Reply