Cabri World – Setidaknya 34 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah serangan udara militer Myanmar menghantam rumah sakit di kota Mrauk-U, negara bagian Rakhine, pada Rabu (10/12/2025) malam. Serangan ini menambah daftar panjang kekerasan sejak kudeta militer 2021.
Rumah sakit yang diserang berada di wilayah yang dikuasai Tentara Arakan, kelompok etnis yang aktif melawan rezim militer. Departemen kesehatan Tentara Arakan melaporkan bahwa serangan terjadi sekitar pukul 21.00 waktu setempat, menewaskan 10 pasien secara langsung dan melukai banyak lainnya. Foto-foto lokasi menunjukkan kerusakan parah pada atap, tempat tidur, dan puing berserakan di halaman.
Baca Juga: AS Sita Kapal Tanker Minyak di Perairan Venezuela
Khaing Thukha, juru bicara Tentara Arakan, menyebut serangan itu sebagai “aksi keji oleh militer teroris yang menargetkan warga sipil.” Ia menegaskan bahwa militer harus bertanggung jawab atas korban di rumah sakit. Sementara itu, akun pro-militer di Telegram mengklaim serangan tidak menargetkan warga sipil.
Sejak kudeta 2021, junta Myanmar terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan milisi etnis, menewaskan ribuan dan mengungsi jutaan warga. Baru-baru ini, militer meningkatkan serangan udara, menggunakan pesawat paralayang bermotor dan peralatan dari China serta Rusia, untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Kekebalan sipil terus menurun, dan puluhan ribu pembangkang politik ditangkap.
Serangan ini terjadi menjelang pemilihan umum 28 Desember, yang dikritik oposisi sebagai tidak bebas dan hanya memberi legitimasi palsu bagi junta. Kelompok etnis dan oposisi berencana memboikot pemilu, sementara militer menekan aktivis dan calon anti-junta. Insiden ini menunjukkan risiko tinggi bagi warga sipil dan ketegangan politik menjelang pemilu mendatang.
Serangan Militer Myanmar Memperburuk Krisis Kemanusiaan di Rakhine
Pakar keamanan regional menilai serangan udara di rumah sakit Mrauk-U sebagai eskalasi agresi militer. Mereka mencatat peningkatan penggunaan pesawat paralayang bermotor dan teknologi dari China dan Rusia untuk operasi tempur. Analisis ini menunjukkan junta menargetkan infrastruktur strategis sekaligus membatasi perlindungan warga sipil.
Organisasi kemanusiaan internasional mengingatkan bahwa serangan ini memperburuk krisis kemanusiaan. Jutaan warga yang telah mengungsi sejak kudeta 2021 menghadapi risiko meningkatnya kekerasan, kekurangan pangan, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Bantuan darurat tetap sulit dijangkau karena zona konflik yang luas.
Lembaga pemantau HAM mendokumentasikan bahwa warga sipil terus menjadi korban utama konflik bersenjata di Myanmar. Pemboman fasilitas kesehatan, sekolah, dan pemukiman menimbulkan trauma jangka panjang. Catatan independen menunjukkan bahwa militer secara sistematis menargetkan kelompok etnis untuk melemahkan perlawanan lokal.
Analis politik menekankan bahwa pemilu 28 Desember berisiko memperkuat legitimasi junta tanpa menyelesaikan konflik. Penahanan aktivis dan calon anti-junta menurunkan kemungkinan pemilu bebas dan adil. Kelompok etnis dan oposisi berencana memboikot pemilu sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan militer.
Pengamat regional memperingatkan bahwa ketegangan di Rakhine dapat memicu krisis lebih luas di Asia Tenggara. Peningkatan serangan udara dan represif militer menunjukkan risiko eskalasi lebih lanjut. Mereka menyarankan komunitas internasional meningkatkan tekanan diplomatik dan bantuan kemanusiaan untuk melindungi warga sipil.
Leave a Reply